BERITAINFO.ID||KENDARI~Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terus menggencarkan upaya eliminasi Tuberkulosis (TB) guna mencapai target nasional bebas TB pada tahun 2030. Namun, penanganan penyakit menular tersebut masih menghadapi tantangan serius akibat tingginya stigma masyarakat terhadap penderita TB dan HIV.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sultra, Rosmawati Rasyid, mengatakan peningkatan jumlah temuan kasus TB justru menunjukkan bahwa petugas kesehatan aktif melakukan pelacakan dan pemeriksaan di tengah masyarakat.
“Semakin banyak kasus ditemukan, itu menandakan petugas kesehatan bekerja aktif mencari dan mendeteksi kasus di lapangan. TB merupakan penyakit menular yang dapat menyebar cepat, di mana satu penderita bisa menularkan kepada lima hingga enam orang tergantung kondisi lingkungan dan kontak erat,” ujarnya, Selasa, (26/5/2026).
Berdasarkan data Dinkes Sultra, jumlah kasus TB sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 7.723 kasus, terdiri atas TB sensitif obat (TBSO) dan TB resisten obat (TBRO). Sementara hingga Mei 2026, jumlah kasus yang berhasil ditemukan telah menembus lebih dari 2.000 kasus.
Rosmawati menjelaskan, TBRO merupakan jenis tuberkulosis yang sudah tidak lagi merespons pengobatan standar sehingga membutuhkan penanganan khusus dengan durasi terapi yang lebih panjang.
Menurutnya, persoalan terbesar dalam penanganan TB saat ini bukan hanya pada aspek pengobatan, tetapi juga stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian penderita memilih menutup diri dan enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
“Stigma membuat banyak pasien memilih bersembunyi dan tidak terbuka. Padahal, jika ditemukan lebih awal dan menjalani pengobatan secara rutin, TB dapat disembuhkan,” katanya.
Ia menegaskan, pasien TB wajib menjalani pengobatan secara rutin selama minimal enam bulan tanpa terputus guna memastikan kesembuhan total sekaligus mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien juga dianjurkan menjalani terapi pencegahan selama beberapa bulan.
Untuk menekan angka penularan, Dinkes Sultra bersama jajaran puskesmas terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan dan pengobatan TB hingga tuntas. Namun, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dinilai masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Rosmawati menilai penanganan TB tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Faktor lingkungan, kondisi ekonomi, hingga kelayakan tempat tinggal masyarakat turut memengaruhi tingginya risiko penyebaran penyakit tersebut.
“TB bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga masalah sosial. Rumah yang tidak layak huni, ventilasi buruk, dan lingkungan padat penduduk menjadi faktor yang mempercepat penyebaran,” jelasnya.
Selain TB, Dinkes Sultra juga menyoroti keterkaitan erat antara TB dan HIV. Menurut Rosmawati, pasien HIV memiliki risiko sangat tinggi terinfeksi TB akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh.
“Sebagian besar pasien HIV sangat rentan terkena TB. Namun, pasien TB belum tentu terinfeksi HIV,” ungkapnya.
Meski Sulawesi Tenggara belum termasuk wilayah dengan angka kasus TB tertinggi di Indonesia, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap para penderita.
Pemerintah daerah berharap upaya penanggulangan TB dapat dilakukan secara kolaboratif melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, komunitas, mahasiswa, hingga perguruan tinggi.
“Yang paling penting adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta kepedulian terhadap lingkungan. Jika masyarakat memahami pentingnya penanggulangan TB dan tidak lagi memberikan stigma kepada pasien, maka peluang kesembuhan akan semakin besar,” tutup Rosmawati.
Laporan: Rahman
